Sebuah drama tentang residen paranoid yang menuduh salah satu bupatinya menyusun plot menjatuhkan kekuasaan kolonial gara-gara gorden.

Reporter: Ivan Aulia Ahsan

tirto.id – Suatu pagi, sesaat setelah bangun tidur, Residen J.J. Donner kaget bukan kepalang. Barang-barang di rumahnya hilang tanpa bekas. Taplak meja, gelas, vas bunga, dan benda-benda lain tidak terlihat lagi di tempatnya. Pada malam 6 Oktober 1899 itu, komplotan maling berhasil menggasak rumah Tuan Residen.

Ada satu benda kesayangannya yang juga ikut lenyap: selembar kain gorden di ruang tempat ia biasa sarapan pagi bersama keluarga. Lenyapnya gorden itulah yang membuat Tuan Residen murka.

Instingnya sebagai birokrat kolonial berpengalaman segera bekerja. Donner, yang saat itu berada di puncak karier sebagai Residen Madiun setelah tiga puluh tahun mengabdi, merasa pencurian itu bukan tindakan kriminal biasa. Ia mencurigai ada motif politik di baliknya, dengan tujuan meruntuhkan wibawa dan mempermalukan pejabat kolonial tertinggi di karesidenan tersebut. Dengan kata lain, pencurian itu adalah subversi (baca: Salah Kaprah Istilah Makar).

Donner dengan cepat memerintahkan Bupati R.M.A. Brotodiningrat, bawahan langsungnya di Kabupaten Madiun, untuk menghadap. Di depan bupati, ia menyatakan bahwa ada upaya menjatuhkan martabat pemerintah kolonial dengan tindakan lancung menggarong rumah seorang residen. Tak cukup hanya itu, ia juga berterus terang menuduh Brotodiningrat sendirilah orang yang patut dicurigai sebagai sumber subversi.

Di titik inilah cekcok antara residen dengan bupati mulai terpantik. Secara tidak langsung, ini juga sebenarnya menjadi simbol pertentangan dan kecurigaan terus-menerus di antara korps Binnenlandsch Bestuur (Pegawai Eropa) dan Inlandsche Bestuur (Pegawai Pribumi).

Kisah Brotodiningrat ini diceritakan kembali oleh sejarawan Ong Hok Ham dalam esai panjangnya yang diterbitkan Yale University Press, The Inscrutable and the Paranoids: An Investigation into the Sources of the Brotodiningrat Affair (1978). Dengan melacak arsip-arsip kolonial akhir abad ke-19, Ong berhasil menemukan suatu fragmen kisah unik yang menggambarkan bahwa kericuhan politik zaman itu bisa saja dipantik dari sesuatu yang remeh-temeh. Mencerminkan betapa paranoidnya kekuasaan kolonial terhadap gerakan politik kaum pribumi.

Selama paling tidak tujuh dekade terakhir, Jawa berada dalam kondisi relatif aman. Perang Jawa (1825-1830) adalah peristiwa terakhir ketika rakyat jelata bersatu dengan para ulama dan bangsawan untuk berperang melawan Belanda.

Memang terjadi banyak pemberontakan petani selama paruh kedua abad ke-19, tapi gerakan-gerakan itu relatif bisa dipadamkan dengan mudah tanpa peperangan. Bagi pemerintah kolonial, Perang Jawa merupakan peristiwa traumatik yang sebisa mungkin dipadamkan sebelum membesar.

Donner mengambil kesimpulan awal — tanpa pembuktian yang kuat — bahwa Brotodiningrat merancang plot untuk mengobarkan Perang Jawa kedua. Jelas ini tuduhan yang luar biasa serius. Tuduhan itu terasa sensasional, bahkan jika dilihat dengan ukuran zaman ini.

Donner menganggap Brotodiningrat tidak hanya memiliki jaringan bawah tanah dengan para jagoan lokal di Madiun, tapi juga berhubungan langsung dengan keturunan pemimpin pemberontakan Diponegoro. Lebih dahsyat lagi, ia dituduh menjalin hubungan dengan jaringan internasional anti-Barat yang hendak mengusir Belanda dari tanah Jawa. Salah satunya dengan Kekhalifahan Ottoman dan gagasan Pan Islamisme.

Seorang bupati di sebuah kabupaten terpencil di pedalaman Jawa mempunyai jaringan internasional sehebat itu. Bayangkan! Sang Residen tampaknya sedang bermain-main dengan khayalannya sendiri.

“Fantasi pejabat kolonial itu (Donner) memang tidak mengenal batas,” tulis Ong Hok Ham.

Beberapa hari kemudian, Donner menulis laporan kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Laporannya panjang dan detail, sampai ratusan halaman, juga ditambahi bumbu-bumbu konspirasi Brotodiningrat sesuai dengan fantasinya. Gubernur Jenderal Willem Rooseboom terkejut dengan laporan panjang itu, sekaligus terkesan dengan “analisis” Donner. Begitu pula Raad van Indie (Dewan Hindia) yang lantas mengusulkan agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Brotodiningrat dongkol atas tuduhan semena-mena itu. Ia berinisiatif melakukan penyelidikian sendiri. Selama satu bulan, ia menggerakkan jaringan weri (mata-mata lokal) untuk menginvestigasi siapa yang berani-beraninya mencuri barang di kediaman Tuan Residen dan membuatnya terancam masalah besar. Si maling akhirnya ditemukan dan dibawa ke rumah Residen.

Tapi kecurigaan kadung menutupi akal sehat Donner. Temuan Brotodiningrat tidak dianggap dan malah semakin keras menuduh. Pandangan Donner diperkuat laporan lain dari jaksa wilayah yang menyatakan Brotodiningrat terindikasi kuat berada di belakang aksi kriminal tersebut.

Tepat pada situasi macam ini, intrik-intrik mulai menemukan tempatnya yang paling liar. Donner menyurati Gubernur Jenderal untuk meminta agar Brotodiningrat dan keluarganya dibuang ke luar Jawa agar penyelidikan yang obyektif bisa dilakukan. Ia juga menghasut bupati-bupati lain di Karesidenan Madiun untuk mengucilkan Brotodiningrat.

Sang Bupati, sementara itu, tidak tinggal diam. Ia melawan usulan Donner dengan cara-cara modern yang mungkin tidak pernah dibayangkan para pejabat di Batavia: menyewa pengacara profesional (berdasarkan catatan kolonial, inilah untuk pertamakali seorang pegawai pribumi menggunakan jasa pengacara dalam berperkara dengan pejabat Eropa) dan bekerja sama dengan beberapa wartawan untuk membuat opini publik di surat kabar.

Salah satu wartawan yang mengangkat isu ini dalam surat kabar adalah Tirto Adhi Soerjo. Dalam rubrik “Dreyfusiana” di koran Pemberita Betawi, ia menurunkan serangkaian reportase tentang kasus ini dan menyuarakan ketidakadilan yang dialami Bupati Madiun.

Brotodiningrat secara terang-terangan menuduh Residen Donner telah melakukan fitnah agar dirinya diseret ke pengadilan dan mencemarkan nama baiknya. Bahkan, ia juga mengirim nota pembelaan kepada Ratu dan Parlemen Belanda di Den Haag.

Tapi bagaimana pun juga, privelese pejabat Eropa lebih penting dari suara seorang bupati pribumi. Batavia mengabulkan permintaan Donner. Brotodiningrat dibuang sementara ke Padang pada 1900 lewat mekanisme kekuasaan istimewa (exhorbitante rechten) yang dimiliki Gubernur Jenderal.

Batavia sebenarnya kebakaran jenggot menghadapi drama residen versus bupati ini. Bagaimanapun juga, para pejabat di Batavia harus menghadapi kenyataan bahwa Brotodiningrat Affair telah menjadi bola liar di masyarakat akibat pemberitaan semakin ramai. Hal yang mati-matian dipertahankan Batavia cuma satu: kewibawaan pemerintah kolonial jangan sampai jatuh.

Karena itulah Batavia mengirimkan penasihatnya yang paling mumpuni, Profesor Snouck Hurgronje, untuk melakukan penyelidikan ulang. Snouck kemudian tidak menemukan fakta apapun tentang konspirasi mengobarkan “Perang Jawa kedua” atau mengusir Belanda dari Jawa.

Ia hanya mengusulkan agar Brotodiningrat dipecat dan dilarang tinggal di Madiun. Perseteruannya dengan Residen Donner telah diketahui secara luas oleh publik. Kewibawaan pemerintah terancam. Apalagi jika kelak terbukti bahwa Sang Bupati tidak bersalah.

Menuruti nasehat Profesor Snouck Hurgronje, Batavia memanggil Brotodiningrat pulang dan memecatnya. Bupati apes ini kemudian memilih Yogyakarta sebagai “tempat pembuangan” karena ia masih terhitung memiliki pertalian keluarga dengan Paku Alam. Pemerintah tetap memberikan uang pensiun yang layak dan berjanji bahwa anak-anaknya tidak kehilangan hak dalam suksesi bupati di Karesidenan Madiun.

Nasib Donner? Ia masih diliputi paranoia meski musuhnya telah dipecat dan tetap melontarkan tuduhan-tuduhan yang mengada-ada. Ia juga masih rewel menuntut pemerintah agar menyelidiki ulang komplotan-komplotan jahat di wilayahnya.

Snouck Hurgronje lalu diperintahkan datang lagi ke Madiun pada Desember 1902. Hasil penyelidikannya pun tetap sama. Tapi kali ini, dalam laporannya, Snouck menambahkan: “Residen telah mencapai titik nervous breakdown sehingga lebih baik dipensiunkan atau dipindahkan.”

Maka pada suatu siang bulan Januari 1903, J.J. Donner, Residen Madiun yang telah bekerja tiga dasawarsa lebih untuk Kerajaan Belanda, akhirnya diberhentikan. Ia pensiun sembari berkalung Orde van Oranje-Nassau—lambang pengabdian kepada Sang Ratu—di dadanya. Pemerintah kemudian mengirimnya pulang ke kampung halamannya. Sejak itu, Donner tak pernah kembali.

Kabupaten Madiun berdiri sejak tahun 1568. Waktu itu masih bernama Kadipaten Purabaya. Pusat pemerintahan pertama diyakini di Desa Sogaten. Bupati pertama tercatat dengan nama Pangeran Timur yang merupakan Putra Bungsu dari Sultan Trenggono. Dalam perkembanganya, pusat pemerintahan kabupaten Madiun sudah berkali-kali mengalami berpindah tempat. Sebab perpindahan tersebut tidak diketahui selain alasan kosmologis Jawa. Sebagaimana yang telah diketahui, banyak kota kerajaan di Jawa yang selalu berpindah setiap kali pergantian rezim (Hudiyanto, 2003). Adapun daerah-daerah yang pernah dijadikan pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun adalah Sogaten (saat masih bernama Kadipaten Purabaya), Kuncen (Wonorejo (saat masih bernama Kadipaten Purabaya), Demangan (Wonosari), Kranggan, Maospati (Magetan), Pangongangan, dan yang baru saja Mejayan (Caruban).

Sebagai pusat pemerintahan kemudian dibangunlah sebuah bangunan permanen yang berfungsi sebagai pemerintahan dan tempat tinggal Bupati. Bangunan tersebut dinamai dengan Pendopo Kabupaten. Dari 6 daerah yang pernah dijadikan pusat pemerintahan (tidak termasuk Mejayan) dan dibangun pendopo, hanya 1 pendopo yang masih utuh yakni Pangongangan. Di Desa Sogaten yang tersisa sekarang tinggal umpak-umpak batu. Kranggan menjadi area sawah tapi masih bisa ditemui toponimi yang berhubungan dengan konsep alun-alun jawa seperti sawah alun-alun, puntuk sigit (diduga dari kata Mesigit atau Mesjid). Sedangkan yang lainya sudah hilang dan tidak dapat diketahui secara pasti lokasinya. Pusat pemerintahan di Pangongangan bertahan cukup lama diantara daerah lainnya. Secara administrasi Pendopo yang akan dibahas ini berlokasi di Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.

Pendopo Kabupaten Madiun di Pangongangan bernama resmi Pendopo Muda Grha. Putra Bupati Ronggo Prawiridirjo III (menjabat 1795 – 1810), Ronggo Prawirodiningrat (1822 – 1861) merupakan bupati pertama yang menempati Pendopo di Pangongangan. Hal ini dikarenakan Bupati Ronggo II (1784 – 1795) sampai Tumennggung Tirtoprojo (1820 – 1822) masih berkedudukan di Kranggan dan Maospati. Mengenai masa pembangunannya belum diketahui secara pasti. Namun, pembangunannya sudah rencanakan oleh Bupati Ronggo Prawirodirjo I (1755 – 1784). Bupati Wedana Mancanegara Timur yang saat itu berkedudukan di Kranggan berkeinginan membangun pendopo baru. Desa Taman sebenarnya ingin dijadikan pusat kabupaten selanjutnya namun usaha ini mengalami kegagalan karena desa tersebut hanya cocok untuk pesarehan atau pemakaman. Sang Bupati kemudian meminta nasihat para ahli nujum untuk menentukan lokasi yang baru. Dan lokasi yang didapat adalah lokasi pendopo sekarang ini. Sang Bupati kemudian melihat calon lokasi pendopo yang baru yang telah dianjurkan para ahli nujum. Pangongangan atau Pangongakan berasal dari kata Ngongak yang berarti melihat sesuatu. Untuk menentukan lokasi pendopo yang baru ahli nujum menjadikan Makam Nyai Ronje sebagai patokan (Adam, 1940 : 333). Peristiwa tersebut kemudian menjadi asal-usul Desa Pangongangan. Makam Nyai Ronje masih ada hingga sekarang dan merupakan punden desa bagi warga Panggongangan sehingga setiap bulan suro sering diadakan upacara bersih desa. Tokoh ini dipercaya sebagai pembabat tanah Pangongangan ini.

Pada tahun 1836, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Dominique Jacques de Eerens (1835-1839) sempat berkunjung ke Madiun yang kemudian dijamu oleh Bupati Ronggo Prawiradiningrat di pendopo yang megah. Dari laporan perjalanannya dikatakan, Kabupaten Madiun dibangun dan ditata sesuai dengan selera eropa yaitu sejumlah bangunan terbuat dari batu (TNI, 1859 : 470, Onghokham, 2018 : 133). Itulah sebabnya kenapa arsitektur bangunan Pendopo Kabupeten Madiun di Pangongangan merupakan perpaduan gaya jawa dan eropa. Sentuhan gaya Eropa nampak pada bangunan utamanya dengan pemakaian pilar-pilar yunani layaknya seperti rumah resident. Hal tersebut kemudian berimbas pada bangunan-bangunan yang berada di Kompleks Pendopo Kabupaten.

Tahun 1926 Burgelijke Openbare Werken (B.O.W) (Dinas PU-nya Hindia Belanda) membuat denah keseluruhan kompleks Pendopo Kabupaten Madiun dengan total luas 3900 m². Denah tersebut dapat dilihat di Buku Madiun : Sejarah Politik & Transformasi Kepemerintahan dari abab XIV hingga awal abab XXI yang disusun Tim Fakultas ilmu Budaya UGM dengan Pemerintah Kabupten Madiun halaman 253-254. Berdasarkan denah terdapat bangunan-bangunan pendukung Pendopo Kabupaten Madiun yang berupa penjara kabupaten, peseban, panggung, kantor persoenel, ruang gamelan, ruang mobil tempat/kandang kuda serta kantor kabupaten (Regentschapskantoor) (lihat peta). Penjara kabupaten berada disebelah timur. Penjara ini diketahui pernah digunakan mengajar bagi murid-murid organisasi Wiloetomo yang merupakan cikal-bakal Vereniging Madioensche Kartinischool (________, 1938 : 16). Paseban berada ditengah-tengah kompleks, tempat ini digunakan sebagai “ruang tunggu” para tamu sebelum menghadap bupati. Panggung berada dekat dengan alun-alun yang berfungsi sebagai tempat bupati untuk memantau atau melihat para prajurit berbaris di alun-alun. Keberadaan Panggung yang kemudian membuat sekolah disebelahnya kemudian lebih dikenal dengan SD Panggung (SDN 01 Pangongangan). Kemudian Kantor Kabupaten atau Regentschapskantoor juga berada dekat dengan alun-alun samping bioskop Apollo (arjuno). 

Pembangunan gedung Regentschapkantor ternyata memilki kisah kelam didalamnya. Kisah kelam itu bukan adanya korban waktu pembangunan melainkan adanya korupsi. Biaya yang dianggarkan pada gedung yang dibangun akhir tahun 1928 ini adalah f 24.200 atau sekitar f 33 per m2 (F= Florin, simbol mata uang belanda, Gulden). Ternyata terjadi pembengkakan anggaran dengan biaya tambahan sebesar f 20.450. Nilai bangunan per meter persegi menjadi sekitar f 46,50. Biaya tambahan dipakai untuk platfon gribik susun dan untuk Jendela model Vlaams (Margana, dkk,2017 : 254).

Saat diadakan proses audit dan pengecekan, diditemukan adanya banyak material yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Misalnya, kayu-kayu yang tiang dan blandar yang ternyata harganya lebih murah daripada apa yang ditentukan dianggaran. Temuan ini berbuntut proses investigasi atas pengunaan anggaran. R. Soeradji yang merupakan pemborong lapangan proyek tersebut harus menghadapapi tim investagasi dan pemeriksaan intensif. Belum diketahui sejauh apa kasus ini, dan apakah pemborong utama proyek, seorang insinyur belanda juga ikut diperiksa (Margana, dkk,2017 : 254).

Patung pengambaran sosok Retno Ayu Djumillah menjadi pembatas antara halaman depan dan belakang sekaligus patung penyambut para tamu yang ingin masuk ke pendopo. Patung ini dibangun pada tahun 2005 pada masa Bupati Djunaidi Mahendra. Di Pendopo terdapat pula 2 buah meriam kecil merupakan tinggalan bupati-bupati terdahulu. Bagian belakang pendopo berupa teras dan pekarangan yang luas. Pekarangan belakang pendopo layaknya sebuah kebun raya yang terdapat beberapa tumbuhan dan hewan-hewan peliharaan seperti kijang, dan ayam jago. Selain itu juga juga dapat kita temui beberapa tinggalan purbakala yang berupa jaladwara.

Meski telah mengalami beberapa kali renovasi, bentuk asli pendopo Kabupaten masih terjaga. Pada tahun 1918, Bupati R.H Tumenggung Kusnodiningrat melakukan renovasi bagian dinding dan tiangnya. Semula dindingnya berupa kayu di ganti dengan tembok. Satu tiang diantaranya digunakan sebagai tetenger yang didalamnya disimpan sebuah tombak pusaka. Bupati Drs. H. Bambang Koesbandono (1983-1988) membangun prasasti nama-nama bupati dari masa-masa. Kawasan pendopo pun diperindah dengan pagar dan beberapa pot tanaman hias serta perbaikan saluran air. Bupati pengantinya yakni Ir. H.S Kadiono merehap ruangan dalam pendopo serta tanaman dan halaman belakang. Selain itu halaman depan juga diaspal dan di bagian pendoponya sendiri diperindah dengan ornament kayu tiang dan balok pendopo. Kemudian pada masa Bupati Djunaedi Mahendra, SH, MSi, dipasang mahkota di pada bagian atap pendopo. Lantai diganti marmer, halaman depan dibangun gazebo dan termasuk juga pembangunan patung pahlawan perempuan (Suko Widodo  dkk, 2005 : 136-137).

Adam, Dr. L. 1938. Geschiedkundige Aanteekeningen Omtrent De Residentie Madioen : V. Het Tijdvak Van De Mohammedaansche Rijken Van De Demaksche Overheersching Tot De „Palihan” (± 1518 Tot 1755). Djåwå.

Hudiyanto, Reza. 2002. Pemerintahan Kota Madiun 1918-1941. Tesis Program Studi Sejarah, Fakultas ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.

Margana, Sri, dkk, 2017. Madiun : Sejarah Politik & Tranformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Dep. Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.

Onghokham, 2018. Madiun dalam Kemelut Sejarah : Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abab XIX. Jakarta : KPG

Suko Widodo, dkk. 2005. Menelusuri Jejak Masa Lalu : Sekilas Sejarah Kabupaten Madiun. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun bekerja sama dengan Puskakom Surabaya.

Van Hoevel, Dr. W.R. 1859. Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie XXII Deel I. Zat- Bommel : Joh Noman & Zoon

Sebuah rumah megah nan indah bergaya kolonial yang berada di sebelah selatan alun-alun kota masih kokoh berdiri hingga sekarang. “Woning Kapitein Chinees” bergitulah keterangan yang tertera dalam peta Hoofdplaats Madioen 1917 (lihat peta 1). Woning Kapitein Chinees merupakan tempat tinggal Kapten Cina Madiun. Kapten Cina merupakan jabatan non-militer yang diberikan oleh Pemerintah Hindia-Belanda untuk memimpin masyarakat tionghoa yang ada di wilayahnya atau bisa  disebut Pecinan.

Sebelum membahas tentang siapakah Kapten Cina Madiun terlebih dahulu sedikit akan menjelaskan tentang Pecinan Madiun?. Lokasi pecinan di Kota Madiun terkonsentrasi di selatan alun-alun. Keberadaan mereka di Madiun sudah ada jauh sebelum kedatangan orang-orang eropa. Mereka kemungkinan hidup membaur dengan penduduk lokal. Setelah Belanda menguasai sebagian nusantara kemudian pada tahun 1782 mengeluarkan undang-undang yang mengatur etnik yang disebut “wijkenstelsel”. Undang-undang ini mengharuskan etnik-etnik yang ada di suatu daerah untuk tinggal didaerah atau wilayah yang telah ditentukan didalam kota. Misalnya orang Tionghoa harus tingal di Pecinan, yang tinggal diluar Pecinan harus pindah kedalam wilayahnya sendiri yang telah ditentukan (Handinoto, 1999 : 24). Tujuanya adalah agar mudah diawasi serta mudah dilindungi. Namun dalam stadsblaad tahun 1835 No. 37 tujuan pemisahan Pecinan adalah untuk menghindari bercampurnya dengan bangsa lain di Jawa (Onghokham, 2017 : 32-33).

Wijkenstelsel inilah yang kemudian melatar belakangi terbentuknya sebuah Pecinan. Untuk memudahkan pengontrolan atas daerah ini pemerintah Belanda menunjuk pemuka-pemuka tionghoa untuk mengepalai daerah ini. Pemimpin ini diberinama Mayor, Kapten dan Letnan atau dengan kata lain opsir Tionghoa (Handinoto, 1999 ; 24). Perlu diketahui Belanda baru bisa menguasai wilayah Madiun pada tahun 1831 atau setelah Perang Diponegoro yang dahsyat. Pada tahun 1835, L. Launij selaku residen pertama Madiun (menjabat 1831-1838) mengangkat seorang tionghoa bernama Tan Ting Kiauw untuk menjadi opsir. Namun jabatanya bukan Kapten melainkan Letnan. Menariknya, Tan Ting Kiauw kemudian naik pangkat menjadi Kapten pada masa Residen Antonij Rutering (1854-1858) (Almanak, 1836 & 1855). Dengan demikian, Tan Ting Kiauw adalah Letnan sekaligus Kapten China Madiun yang pertama.

Lalu siapakah nama Kapiten China Madiun yang sempat menempati rumah yang beralamat di Jalan Kolonel Marhadi, Kota Madiun tersebut?. Rumah tersebut ditempati oleh orang tionghoa yang bermarga Njoo. Leluhur keluarga Njoo di Madiun adalah Njoo Tjwan yang diperkirakan datang ke Pulau Jawa sekitar 1820-an. Njoo Tjwan mempunyai anak bernama Njoo Bing Thwan yang kemudian mulai menetap di Madiun. Njoo Bing Thwan diketahui  dimakamkan Djosenan, namun sayang bongpay Djosenan kini telah rata dengan tanah. Njoo Bing Thwan mempunyai 4 orang anak bernama Njoo Kie Siong, Njoo Kie Sien, Njoo Kie San, dan Njoo Bien Nio. Salah satu putranya yang bernama Njoo Kie Siong merupakan orang tionghoa termana di Madiun. Ia dikenal banyak berjasa dan membantu orang-orang miskin, sehingga sekitar tahun 1910 diberi perhargaan oleh Pemerintah Hindia-Belanda (Haryono, 2017: 129). Bersama Njoo Kie Sien, Njoo Kie Siong juga berjasa dalam pembangunan baru Klenteng Tri Dharma Hwie Ing Kiong di Jalan HOS Cokroaminoto. Perlu diketahui, Klenteng Madiun konon dahulunya berada di tepi barat sungai Madiun. Berkat bantuan dari Residen Madiun, klenteng baru dibangun dilokasi sekarang ini dan pembangunannya memerlukan waktu 10 tahun 1887 hingga 1897.

Njoo Kie Siong memiliki sebuah perusahaan kayu bernama “Houthandel Njoo Kie Siong”. Area hutan di Gemarang, Kedung Dawung, Nampu (Distrik Kanigoro), Pajaran, Jatiketok (Distrik Caruban) serta Banyubiru dan Begal (Distrik Gendingan) diketahui merupakan milik dari Njoo Kie Siong (Almanak, 1907). Meski menjadi orang kaya dan dikenal oleh masyarakat tionghoa Madiun. Njoo Kie Siong tidak diangkat menjadi menjadi opsir tionghoa. Putra Sulungnya bernama Njoo Swie Lian-lah yang kemudian diangkat menjadi opsir tionghoa Madiun (Haryono, 2017: 129).

Njoo Swie Lian lahir pada tahun 1871. Istrinya bernama Swan Nio Ong yang dinikahinya pada tahun 1886. Ia secara secara resmi diangkat menjadi Kapitein der Chineezen Madioen atau Kapten Cina Madiun mengantikan Kapten sebelumnya Sie Sio Djwan pada 22 Juni 1912. Bersamaan dengan itu diangkat pula Liem King Jang sebagai Letnan Cina Madiun (Almanak, 1914). Sama seperti ayahnya, Njoo Swie Lian juga memiliki perusahaan kayu yang bernama “Djatiehouthandel”.

Pada tahun 1907 Pemerintah Hindia-Belanda melalui perusahaan Staatspoor en Tramwegen (sekarang PT Kereta Api Indonesia) membuka jalur kereta api dari Madiun menuju  Ponorogo. Jalur tersebut melewati Pecinan Madiun. Ada yang menarik dari jalur tersebut. Sebelum memasuki Pecinan (dari arah Stasiun Madiun tentunya) terdapat percabangan jalur pendek yang melewati Jalan Alun-alun selatan hingga berhenti di ujung utara Jalan Kutilang (lihat kembali peta 1). Jelas menimbulkan pertanyaan kenapa ada jalur kereta yang melewati depan Rumah Kapten Cina?. Apakah jalur ini sengaja memang diminta oleh pihak keluarga agar mudah berpergian.

Berdasarkan cerita Bapak Saioen (88 Tahun), lingkungan sebelah barat Rumah Kapten Cina yang kini menjadi pertokoan dahulu adalah Balokan. Balokan yang dimaksud adalah tempat penumpukan dan pengolahan kayu atau stapelpaatsen. Dengan demikian, fungsi utama dari jalur pendek tersebut adalah untuk mengangkut kayu-kayu dari hutan kemudian diolah stapelplaatsen milik keluarga Njoo. Lewat jalur ini kayu-kayu yang sudah dalam bentuk balok kemudian diangkut kembali untuk dipasarkan. Pada Jaman Jepang jalur ini sempat dipanjangkan sampai kepada abbatoir atau rumah jagal. Fungsinya bukan untuk mengankut kayu lagi melainkan untuk mengangkuti daging-daging dari rumah potong tersebut.

Njoo Swie Lian menjabat sebagai opsir hingga akhir hayatnya. Ia meninggal di usia 55 tahun pada 17 Februari 1930 dan dimakamkan di Bongpay Manguharjo (Het Nieuws van Den Dag, 24 Februari 1930). Ada kabar menyebutkan bahwa makam Njoo Swie Lian sudah tergusur oleh proyek tangkis sungai Madiun. Upacara pemakamannya sempat diabadikan dalam bentuk gambar bergerak. Bukti tersebut sampai sekarang menjadi satu-satunya dokumentasi tempo dulu Madiun dalam bentuk video. Setelah Njoo Swie Lian meninggal, Pemerintah Hindia-Belanda di Madiun sepertinya tidak lagi menunjuk orang tionghoa di Madiun untuk menjadi Opsir. Njoo Swie Lian bisa dikatakan sebagai Kapten China Madiun yang terakhir. Istrinya Swan Nio Ong meninggal pada 14 November lima tahun setelah suaminya meninggal (De Indische Courant, 18 November 1935).

Beberapa anak Njoo Swie Lian diketahui sempat menikah dengan sesama tionghoa dari kelas atas. Njoo Hong Siang putra sulungnya menikahi Oei Oen Nio yang merupakan putri dari Raja Gula dan Mayor Semarang Oei Tiong Ham. Perlu digaris bawahi Oei Tiong Ham sempat mendirikan sebuah Pabrik Gula di Madiun bernama PG Rejoagung. Njoo Sien Nio putrinya menikah dengan dengan Lie Djing Tjay yang diketahui sebagai pemilik PG Baron, Nganjuk (Haryono, 2017: 129). Di Pemerintahan, putranya lagi yang bernama Njoo Hong See sempat diangkat menjadi anggota Gemeenteraad Madioen (Dewan Kota Madiun) pada tahun 1928 (De Indische Courant, 29 September 1928).

Keluarga Njoo meninggalkan sebuah rumah megah yang sampai sekarang masih kokoh berdiri. Masyarakat kota madiun dahulu menyebut rumah ini dengan nama Rumah Chung Hua Chung Hui (CHCH). Ada pula yang menyebutnya dengan nama Rumah Hong Boe (Wawancara Bapak Saioen). Hong Boe juga merupakan anak dari Njoo Swie Lian yang bernama lengkap Njoo Hong Boe. Tambahan informasi bahwa bangunan rumah ini sempat pula dijadikan sebagai sekolah farmasi. Kapan rumah kapten cina madiun ini dibangun masih belum diketahui. Menurut Handinoto, Opsir-opsir Tionghoa dan sebagian pedagang yang menikmati hasil penjualan usaha mereka, menjadi sangat kaya, sehingga menimbulkan golongan elite lokal, yang mampu membangun rumah-rumahnya dengan gaya yang berbeda dengan rumah kuno di daerah Pecinan, warisan leluhurnya. Sedikit mengingatkan kembali bahwa Njoo Kie Siong dan Njoo Swie Lian adalah pengusaha kayu ternama di Karesidenan Madiun. Bisa jadi lewat hasil kerja kerasnya mereka membangun rumah tersebut.

Ahli berpendapat bahwa Rumah Kapten Cina Madiun ini berlanggam Victorian yang tampak lebih cantik dan memberi kesan modern dengan pilar besi. Namun ada pula yang berpendapat bahwa rumah tersebut berlanggam Indische Emipre. Kedua langgam tersebut popular abad ke-19, meski demikian bukan berarti pembangunanya dilakukan pada abad tersebut. Besar kemungkinan Rumah Kapten Cina dibangun awal abad ke-20 dengan dipengaruhi gaya abad ke-19. Hingga tahun 2012 rumah ini masih menjadi milik keluarga Njoo namun setelah itu telah berpindah tangan. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengadakan pendaftaran bangunan-bangunan bersejarah di Kota Madiun yang nantinya akan ditetapkan menjadi cagar budaya. Ada 21 (dua puluh satu)obyek yang didaftarkan dan salah satunya adalah Rumah Kapten China. Diharapkan selanjutnya Rumah Kapten Cina ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Kota Madiun.

Haryono, Steve. 2017. Perkawinan Strategis : Hubungan Keluarga Antara Opsir-Opsir Tionghoa dan Cabang Atas di Jawa Pada Abab 19-20. Jakarta

Het Nieuws van Den Dag, 24 Februari 1930, (Iklan berita duka)

Onghokham, 2017. Riwayat Tionghoa Peranakan Di Jawa. Depok : Komunitas Bambu

Regering Alamanak Voor Nederlandsch-Indie 1836, 1855, 1907 dan 1914.

Sejarah Klenteng Tridharma Hwie Ing Kiong

Wawancara Bapak Saioen, 88 tahun, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun

www.genie.com/njooswielian